REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mempertanyakan apa agenda transisi antara SBY dengan Joko Widodo (Jokowi). "Apa yang dijadkan agenda transisi? Apa ukuran dan cara penyusunan prioritasnya? Kenapa RPJM dijadikan rujukan? Lalu apa pentingnya Hendro ada dalam tim tersebut?" tanya koordinator Kontras, Haris Azhar, kepada ROL, Ahad (10/8).

Agenda kerja antara Presiden SBY dengan pihak Joko Widodo diduganya hanya upaya perluasan kuasa baik dari pihak Joko Widodo maupun SBY. Jokowi butuh kekuatan lebih dari SBY untuk hadapi oposisi. Jika Jokowi tidak berhati-hati dalam menyikapi pihak oposisi, maka tidak menutup kemungkinan kekuasaannya akan terancam.

DPR nantinya akan menjadi alat untuk mengkritisi kebijakan Jokowi. Diantaranya dengan membentuk pansus - pansus. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka kekuatan DPR akan menjadi ancaman utama.

SBY, jelas Haris, melihat peluang masuk dalam pemerintahan dari Joko. "Hendro saya duga sebagai penghubung komunikasi antara Joko dan SBY. Pantas saja kasus Munir dan Talangsari tidak ada progres," imbuh Haris.