REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di KPUD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Joko Harianto memprotes kinerja penyelenggara pemilu setempat. 

Ia mengungkapkan keberatan itu saat bersaksi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres di Mahkamah Kontitusi (MK), Selasa (12/8).

Joko mendapat mandat menjadi saksi dalam proses rekapitulasi di tingkat KPUD Kota Tangsel. Saat pleno 19 Juli, Panwas disebut sudah memberikan rekomendasi kepada KPUD untuk membuka kotak suara terkait masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). 

Ia mengatakan, persoalan DPKTb sudah dipersoalkan sebelum sidang pleno. "Kami ajukan keberatan pada Panwaslu terkait temuan DPKTb Tangsel," kata dia di Ruang Sidang Pleno MK.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Joko mengatakan, ada 45.502 pemilih dalam DPKTb di Kota Tangsel. Ternyata, data itu sama dengan hasil temuan Panwaslu.

Ia mengatakan, panwaslu kemudian menganjurkan untuk membuka persoalan itu pada sidang pleno. Namun, KPUD hanya merespons agar persoalan itu dimasukkan dalam formulir keberatan.

Joko mengatakan, panwaslu merekomendasikan agar KPUD membuka kotak suara dengan jumlah pemilih dalam DPKTb di atas 50. Menurut Panwaslu, jumlah 50 dalam DPKTb itu dianggap tidak wajar. 

Namun, menurut dia, KPUD tetap tidak melaksanakannya. "Dengan alasan waktu. Sampai akhir tidak mau dilaksanakan," kata dia.

Selain persoalan rekomendasi itu, Joko juga mempersoalkan masalah di TPS 32 Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang. 

Menurut laporan saksi pasangan nomor urut satu, katanya, ada satu pemilih yang mencoblos lima surat suara. Alasannya, untuk mewakili keluarga. 

Joko mengatakan, saksi Prabowo-Hatta sudah mengajukan keberatan. "(KPPS menjawab) tahu itu kesalahan, tapi gak enak. Ada salah satu pengurus KPPS yang di situ dominan," ujar di