REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memang tidak melibatkan unsur partai politik (parpol) dalam tim transisi. Namun hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan sebab keberadaan mereka di DPR untuk proses legislasi program lebih dibutuhkan.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjayanto mengatakan, Jokowi cenderung membatasi keterlibatan anggota DPR dalam tim transisi agar mereka bisa fokus mengawal program yang tengah digodoknya bersama tim transisi.

“Interaksi dan komunikasi bersama elemen parpol tetap dilakukan, namun minimnya keikutsertaan mereka dalam tim karena mereka harus fokus kawal APBN 2015,” kata Andi di Jakarta, Ahad (17/8).

Andi menambahkan jangan sampai ada jebakan fiskal, misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi terlalu optimis, lalu belanjayang besar secara tiba-tiba dan beberapa komitmen lainnya yang cenderung merugikan pemerintahan Jokowi-JK.

Itulah mengapa, Andi menyambut positif dibentuknya tim pakar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan memberikan masukan kepada Jokowi-JK nantinya. Meski dalam tim ini, parpol pendukung tidak sepenuhnya bergabung, namun mereka tetap diminta masuk sebagai nara sumber.

“Kami andalkan mereka sebagai narsum karena mereka punya pengetahuan dan pengalaman di komisinya masing-masing,” ujar Andi.

Menurut Andi, Jokowi tentunya sudah mengkomunikasikan kebijakan ini dengan ketua umum parpol pendukung sehingga ia berani mengambil keputusan tersebut. Kalaupun ada kader serta pengurus parpol yang tak terima, itu dianggap bukan sikap parpol.

“Itu urusan mereka saja. Saya yakin Jokowi sudah bicara dengan para ketum parpol,” kata Andi.