Koalisi Merah Putih menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta Kamis (21/8)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi merah putih kompak untuk oposisi. Sikap ini diambil untuk memaksimalkan jalannya pemerintahan yang prokesejahteraan rakyat.
Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa mengatakan komitmennya untuk tetap bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB), dalam koalisi Merah Putih.
"Kita akan tetap bersama-sama," katanya di Jakarta, Jumat (22/8). Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan Pilpres 2014, Hatta dan sejumlah petinggi parpol koalisi merah putih berkumpul di lantai 26 Hyatt, Jakarta, sejak Kamis (21/8) malam.
Selain Hatta, hadir juga Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, Ketum PPP Suryadharma Alie, Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung, Presiden PKS Anis Matta, dan pengusaha Harry Tanoesoedibjo.
Sekretaris Jenderal PAN, Taufik Kurniawan menyatakan perkumpulan ini bagian dari konsolidasi. Intinya adalah penegasan koalisi Merah Putih konsisten berada di luar pemerintahan. Dia membantah isu yang beredar bahwa pihaknya akan bergabung dalam koalisi Jokowi-JK.
"Sudah jelas keputusannya, PAN tetap dalam koalisi merah putih," kata Taufik. Meski MK menolak semua gugatan terkait pilpres, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak diam. "Sekarang ini, jalan dan sikap kami sudah solid di koalisi merah putih," ucap Taufik.
Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tanjung menyatakan pihaknya akan mencermati langkah-langkah pemerintah."Isu-isu yang penting kami respon. Menyelesaikan isu-isu yang ada, termasuk kami mencermati langkah-langkah pemerintah," ujarnya.
Di legislatif nanti, pihaknya bersama koalisi Merah Putih akan memaksimalkan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran pemerintah. Langkah ini semua ditempuh agar program pemerintah dapat terawasi dengan baik.
Langkah ini dibangunnya dengan kebersamaan dalam koalisi Merah Putih. Komunikasi terus dibangun. Langkah politik selanjutnya akan tetap seirama untuk menjalankan amanah dari rakyat.
Akbar dikenal sebagai sesepuh yang pernah membawa Golkar menjadi oposisi. Pada saat Akbar menjadi ketua DPR, dia menjadikan Golkar diluar pemerintahan. Ketika itu, Akbar menyebut sikap politik Golkar sebagai penyeimbang.