REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti mengatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin bergabung ke pemerintahan yang dikawal Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan cara yang tidak terlalu menimbulkan gejolak.

"Posisi Surya Dharma Ali kan sudah di ujung tanduk, cepat atau lambat ia pasti akan mengundurkan diri dan melepaskan jabatan ketumnya. Ini akan dimanfaatkan oleh beberapa kader PPP yang ingin PPP mendukung Jokowi," kata Ikrar kepada Republika Online.

Ikrar menjelaskan PPP saat ini sedang mencari jalan terbaik agar tidak terjadi gonjang ganjing di intrenal partai. PPP juga sedang mencoba menghindari pendukung Jokowi yang terkesan frontal agar tidak mempersulit komunikasi yang akan dilakukan PPP denga Jokowi.

Menurut Ikrar, semua partai yang berada di koalisi merah putih memiliki peluang untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi-Jk. Apalagi dnegan adanya keputusan MK dan disahkannya kemenangn Jokowi-JK maka secara tidak langsung keberadaan koalisi merah putih sudah tidak ada.

Hal tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi yang dapat diperjuangkan oleh koalisi merah putih untuk kemenangan Prabowo-Hatta. Sedangkan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, ia menilai tidak harus bearada di koalis ataupun oposisi.

Ikrar mengatakan menjadi koalisi pun bukan berarti tidak bisa bertentangan dengan pemerintah. Buktinya untuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, partai koalisi juga ada yang tidak mendukung kebijakan SBY.