Ical: Koalisi Merah Putih, Isu Hangat di Golkar
Rabu , 27 Aug 2014, 10:37 WIB
Aburizal Bakri

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan ada dua isu yang hangat beredar di partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Kedua isu tersebut adalah Munas dan koalisasi Merah Putih," kata Ical dalam silaturahim dan pembekalan kader Golkar terpilih dari Indonesia Timur 26-27 Agustus di Manado, Rabu (27/8).

Ical mengatakan isu munas yang berhembus belakangan di tubuh partai Golkar tersebut, diyakini ada yang menghembuskanya, sehingga perlu melakukan penegasan terhadap aturan partai.

Menurut Ical, waktu pelaksanaan munas tersebut adalah pada 2015, sesuai dengan keputusan pada 2009, saat Jusuf Kalla menjabat sebagai ketua umum Golkar, dan Fadel Muhammad menjadi pelaksanan Munas.

"Maka siapapun yang menjadi ketua umum, wajib melaksanakan keputusan tersebut yakni menggelar munas pada 2015, sesuai dengan keputusan bersama sebelumnya," kata Ical.

Kemudian isu kedua adalah koalisi merah putih yang dibangun bersama dengan sejumlah partai, saat pemilihan presiden waktu lalu, dengan sejumlah tujuan yang terutama untuk kepentingan nasional.

Ical menegaskan, Golkar yang mengusulkan agar koalisasi merah putih dipermanenkan, dengan tujuan agar siapapun yang akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan yakni presiden baik Prabowo maupun Joko Widodo, tidak akan terlalu pusing saat bernegosiasi dengan banyak orang.

"Karena di parlemen itu ada banyak keterwakilan partai, jadi akan banyak yang harus ditemui, tetapi jika hanya ada koalisi permaneng maka tidak akan banyak orang yang ditemui untuk negosiasi cukup dua atau tiga orang saja," kata Ical.

Ical juga mengatakan, yang harus diingat koalisasi merah putih itu punya mukadimah yang tegas dan harus didukung semua kader golkar, sebab ada empat prinsip yang dipegang yakni menjaga pancasila, menjamin hak warga negara, bhineka tunggal ika dan "cek and balances".

Untuk itu, Ical minta semua kader Golkar dalam koalisasi itu bukan menjadi oposisi dan menentang semua kebijakan pemerintah walaupun pro rakyat, tetapi harus dilihat jika memang program itu baik untuk masyarakat maka harus didukung. 

Redaktur : Citra Listya Rini
Sumber : Antara
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar