REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto salah satu dari 11 peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat menyatakan, untuk memimpin negara Indonesia yang akhir-akhir ini banyak timbul persoalan hukum diperlukan ketegasan.
"Persoalan tindak pidana korupsi dan maraknya aksi penyerobotan hak orang lain yang marak terjadi di negara ini diperlukan ketegasan penegakan hukum untuk menyelesaikannya. Jika saya dipercaya menjadi presiden oleh rakyat Indonesia akan memprioritaskan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," kata mantan Panglima TNI itu pada hari kedua acara "Debat Bernegara" antarcalon presiden peserta konvensi di Palembang, Sabtu (25/1) malam.
Dalam acara debat hari kedua tersebut sebelumnya dijadwalkan tampil lima peserta konvensi capres Partai Demokrat yakni Endriartono Sutarto, Dino Pati Djalal, Marzuki Alie, Anies Baswedan, dan Sinyo Harry Sarundajang, namun salah seorang peserta yakni Sinyo Harry Sarundajang batal hadir.
Begitu juga pada hari pertama ada enam peserta yang dijadwalkan tampil di hadapan warga Palembang yakni Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, Ali Masykur Musa, Dahlan Iskan, Hayono Isman, dan Gita Wirjawan, namun satu dari enam peserta yang dijadwalkan tampil yakni Gita Wirjawan tidak bisa hadir di Palembang karena ada urusan dinas Kementerian Perdagangan di luar negeri.
Lebih lanjut Jenderal TNI (Purn) Endriartono menjelaskan, akhir-akhir ini banyak timbul persoalan hukum, hal tersebut muncul karena kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum.
"Negara ini negara hukum, jangan biarkan pelanggaran hukum seperti korupsi dan penyerobotan hak orang lain tumbuh subur karena pelakunya terkesan dibiarkan dan tidak mendapatkan sanksi hukum yang berat," katanya.
Selain ketegasan dalam penegakan hukum di dalam negeri, untuk meningkatkan kewibawaan bangsa dan negara di mata masyarakat internasional, juga perlu ketegasan dalam menghadapi ancaman dari pihak luar.
Ancaman pihak luar yang terjadi baru-baru ini seperti aksi penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Pemerintah Australia dan upaya negara Malaysia mengakui beberapa wilayah teritorial dan kebudayaan Indonesia, perlu dihadapi dengan tindakan tegas.
Melalui ketegasan dalam penegakkan hukum, diyakini negara ini ke depan dapat dibangun lebih baik lagi, serta kesejahteraan rakyat dan kewibaaan bangsa dapat meningkat, kata pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah 29 April 1947 itu.
