REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Daerah harus mengetahui dan paham betul atas potensi bencana yang ada di daerahnya. Hal ini agar Pemerintah Daerah memiliki rencana yang matang dalam penanggulangan bencana, sehingga akhirnya bencana dapat diantisipasi sedini mungkin serta dampaknya bisa diminimalisir.

"Selain itu, tentu dukungan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana," kata Pramono Edhie Wibowo, Rabu (29/1).

Pramono mengatakan hal itu merujuk pada banyaknya bencana yang terjadi belakangan ini. Sebut saja macam bencana longsor yang terjadi di Desa Cibadak, Sentul, yang mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Lalu pada Senin (27/1) pagi BMKG mengumumkan telah terjadi gempa berkekuatan 5 skala Rihcter di tenggara Kaimana, Provinsi Papua Barat, serta erupsi Gunung Sinabung, banjir bandang di Manado dan lainnya.

Indonesia, sebut Pramono, memang berada dalam wilayah ring of fire. Itu artinya masyarakat Indonesia hidup dalam kawasan yang rawan bencana, seperti semburan gunung vulkanik, gunung meletus dan gempa, yang juga dapat mengakibatkan bencana lain seperti tsunami.

"Karena itulah pemerintah daerah harus bisa mengembangkan sistem penanggulangan bencana terpadu bersama dengan masyarakat," ujar salah satu peserta konvensi partai demokrat ini.

Selain karena faktor alam, bencana juga bisa terjadi lantaran kesalahan perilaku manusia itu sendiri. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tata kelola sampah yang belum optimal dan alig fungsi lahan yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan menjadi penyebab utama bencana banjir yang melanda beberapa wilayah Indonesia.

Untuk itu Pramono juga mengajak masyarakat mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk bersama-sama melakukan pencegahan serta penanggulangan bencana di kemudian hari.

"Mari kita berkaca diri dan terus memperbaiki diri dengan tidak merusak alam yang menjadi tempat tinggal kita bersama," demikian Pramono.