REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Peserta konvensi capres Partai Demokrat Irman Gusman menilai politik merupakan panglima yang digunakan sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat.
"Politik tidak harus selalu dari partai politik. Politik harus menjadi sarana untuk mensejahterakan rakyat," kata di Bandung, Rabu (5/2).
Dia mengatakan, keterlibatannya dalam politik khususnya, konvensi Demokrat, merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat. Karena dalam konvensi itu ia bisa menyampaikan gagasan dan aspirasi masyarakat dengan baik.
"Saya ditawarkan Pak SBY untuk ikut konvensi dan saya pikir ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan gagasan dari orang seperti saya yang non-partisan," ujarnya.
Dia menyoroti mengenai kebijakan politik Indonesia di bidang pangan dan energi yang harus menjadi perhatian utama.
Ia mengatakan, perlu adanya kedaulatan pangan di Tanah Air. Sehingga tidak perlu lagi impor bahan pangan. "Impor menunjukkan tidak berdaulatnya sektor pangan Indonesia. Singkong pun harus impor belum lagi impor gula, jagung, dan daging sapi yang nilainya bisa puluhan triliun," katanya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kedaulatan energi, khususnya minyak bumi. Dia mencontohkan selama ini Indonesia mengimpor minyak mentah yang tidak diolah terlebih dahulu dan kurangnya pembangunan kilang minyak di dalam negeri.
"Kita sebenarnya mampu, saya tidak tahu apakah tidak ada kemauan politik atau ada fee dari impor itu," kata Ketua DPD tersebut.
Irman mengatakan, seharusnya kebijakan daerah dan nasional harus terintegrasi. Sehingga ada sinkronisasi pembangunan yang baik di masa depan.
Apalagi akan diberlakukannya komunitas Asean 2015 yang membuka secara luas dan lebar interaksi antarnegara.
"Dalam Komunitas Asean 2015 itu persaingannya bukan negara dengan negara namun daerah dengan daerah," ujarnya.
