REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat untuk memilih capres diharapkan dapat menyediakan sebuah platform penilaian publik yang terbuka dan transparan. Namun, sejak peluncuran konvensi lima bulan lalu, pelibatan publik dinilai masih sangat minim. 

"Saya melihat adanya ketimpangan antara tujuan dan pelaksanaan konvensi. Karena itulah, saya mengirimkan surat kepada Komite Konvensi Partai Demokrat pada 5 Februari lalu," ujar peserta konvensi capres Partai Demokrat, Anies Baswedan, dalam pernyataan yang diterima ROL, Senin (10/2).

Dalam surat tersebut, Anies mengutarakan beberapa butir pemikirannya tentang konvensi Demokrat. Antara lain, mengenai konvensi sebagai sebuah proses yang benar, baik, dan sejalan dengan prinsip demokrasi. 

"Tidak hanya Partai Demokrat, semua partai di Indonesia perlu didorong untuk menyelenggarakan hal yang sama," imbuhnya. 

Namun, ia melihat pelibatan publik dalam konvensi yang diselenggarakan partai pemenang pemilu tersebut masih sangat minim. Sejak diluncurkan pada 15 September 2013, kata Anies, belum ada satu pun kegiatan yang melibatkan publik sampai bulan lalu. Kecuali acara temu kader partai yang sifatnya internal.

Di samping itu, berdasarkan survei CSIS, ditemukan bahwa 83 persen masyarakat Indonesia menyatakan tidak tahu adanya konvensi Demokrat. "Sebagai peserta konvensi, saya melihat perlu ada pelibatan elemen publik yang maksimal dalam rangkaian proses konvensi ini," tuturnya.

Selain kekurangan di atas, tambah dia, debat peserta konvensi juga belum dijadikan sebagai wahana untuk membandingkan ide agar bisa ditimbang publik. Karenanya, kualitas debat menurutnya perlu ditingkatkan. Komite konvensi pun perlu memberikan peluang bagi publik untuk menilai secara objektif dan mendalam.