REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Profesor Salim Said mengatakan siapapun warga negara Indonesia (WNI) tidak boleh dilarang apalagi dihalang-halangi mencalonkan sebagai presiden RI termasuk purnawirawan TNI.

"Kalau ditanya wartawan purnawirawan TNI mau jadi presiden lagi. Saya selalu jawab berulang, seorang presiden purnawirawan TNI statusnya di masyarakat sama dengan semua warga lainnya sebagai WNI, boleh jadi capres, calon DPR sesuai aturan berlaku," kata Salim di Jakarta, Ahad, (23/2).

Menurut Salim, jika ada purnawirawan jenderal TNI mencalonkan Presiden maka itu adalah hak yang bersangkutan. "Tidak dilarang undang-undang asalkan mengikuti aturan berlaku," katanya.

Sebagai doktor ilmu politik spesialisasi peranan tentara, Salim mengatakan, di negara sebesar Indonesia. Memang masih dibutuhkan purnawirawan TNI memimpin Indonesia. Secara pribadi, Salim mengaku kenal peserta calon presiden Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo sejak berusia 10 tahun sudah pernah bertemu. 

"Saya mengenal Pak Edhie jauh sebelum jadi tentara, kemudian bertemu saat sudah jadi taruna waktu pernikahan Pak SBY dan beliau membawa kamera waktu itu," ujar Salim.

Di tempat yang sama, peserta konvensi capres Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo mengatakan dirinya mendapat kritik masyarakat mengapa baru sekarang memperkenalkan diri sebagai capres. 

"Saya dikritik mengapa tak jauh-jauh hari waktu menjadi KSAD TNI melakukan perkenalan ke masyarakat. Saya bilang itu tidak boleh dilakukan tentara," kata Pramono.