REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beragam aspek dikritisi para capres dari sosial, politik, hukum hingga ekonomi. Salah satu yang mengkritisi aspek ekonomi adalah peserta konvensi capres rakyat, Rizal Ramli.
Menurut dia, kerusakan ekonomi Indonesia terjati bukan karena Indonesia tidak memiliki modal besar. Persoalannya adalah karena negara tidak berpihak kepada nasib rakyat kecil. "Persoalan ekonomi kita bukan karena masalah uang," kata Rizal, di Jakarta, Jumat (7/2).
Rizal mengatakan pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad banyak rakyat Malaysia yang memilih hidup di kawasan Malayasia bagian barat. Hal ini kemudian mendorong Mahatir membuat kebijakan pembagian tanah untuk rakyat yang mau pindah ke kawasan Malaysia timur.
Mereka yang mau mengikuti kebijakan pemerintah diberikan tanah oleh negara masing-masing tujuh hektare untuk dikelola menjadi perkebunan coklat.
Selang sepuluh tahun kemudian rakyat Malaysia yang miskin di bagian timur menjadi orang kaya lantaran hasil panen perkebunan coklat mereka. Kondisi ini kemudian membuat rakyat Malaysia yang sudah kaya menjadi malas.
"Mereka kemudian menggunakan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk menggarap kebun-kebun mereka," kata Rizal.
Apa yang dilakukan Malaysia semestinya bisa dicontoh Indonesia. Rizal percaya rakyat Indonesia bisa jauh lebih makmur dibandingkan rakyat Malaysia zaman Mahatir. Ini karena luas lahan yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Malaysia.
"Kalau Malaysia bisa kasih tujuh hektare untuk satu penduduk, Indonesia bisa kasih 10 hektare. Penduduk lokal biar tidak iri kita kasih 15 hektare," kata Rizal.
Mantan menteri perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan persoalan yang fundamental dibenahi Bangsa Indonesia adalah kepemimpinan. Ia menjelaskan perbaikan hukum dan ekonomi harus dimulai dari kepala pemerintahan. "Kalau kita mau sehat, pendidikan sejahtera dimulai dari tugas eksekutif," katanya.
Tiga peserta konvensi rakyat: Israan Noor, Rizal Ramli, dan Yusril Ihza Mahendara adu argumen dengan tiga peserta konvensi capres Partai Demokrat: Anies Baswedan, Ali Masykur Moesa, dan Gita Wirjawan.
Acara yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini meminta para kandidat untuk memberikan pandangannya seputar permasalahan hukum, ekonomi, dan politik.