REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia setelah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membutuhkan pimpinan yang berani melepaskan diri dari hegemoni asing terhadap sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Bakal capres pengganti SBY harus ada yang berani berjanji tidak akan memperpanjang kontrak karya atau perizinan kepada Freeport, maupun MNC (multinational corporation) lainnya yang menguasai SDA Indonesia. "Apabila tidak, kita akan terjerembab pada masalah rendahnya kedaulatan ekonomi yang serupa," kata ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (12/3). 

Menurutnya, para bakal capres yang muncul saat ini masih sekedar menawarkan visi-visi absurb dan pencitraan. Janji-janji membangun kemandirian, martabat dan kedaulatan ekonomi bangsa masih sekedar komoditas propoganda politik yang absurb.

Dahnil menambahkan, Indonesia setelah pemerintahan SBY juga harus keluar dari model kebijakan ekonomi yang miopik atau rabun jauh, yakni kebijakan yang terjebak pada term jangka pendek. 

Dia mengatakan, Indonesia setelah SBY masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain fakta lebih dari 80% sumber daya alam yang dikuasai oleh asing. "Oleh sebab itu kita butuh presiden yang berani melawan dominasi pembajakan SDA kita tersebut," katanya.