REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Kutai Timur sekaligus peserta capres konvensi rakyat Isran Noor mengatakan pembangunan politik di Indonesia pasca Orde Baru (Orba) mengalami banyak kemajuan signifikan. Untuk mengukur keberhasilan itu, setidaknya ada tiga variabel yang dapat dijadikan ukuran, yaitu demokrasi, governance (pemerintahan) dan supremasi hukum.

Isran menjelaskan untuk mengukur kualitas pembangunan bisa dengan cara sederhana. Salah satunya menakar kualitas kinerja governance (pemerintahan) sebagai mesin penggerak pembangunan. “Jadi semakin birokrat dari sikap korup, akan makin kuat visinya dalam bekerja, sehingga produk pembangunan semakin baik,” kata Isran dalam debat publik Capres Konvensi Rakyat di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (12/3)..

Karena itu, menurut Isran, penting bagi negara untuk melahirkan sebuah sistem yang menjamin mereka yang duduk dipemerintahan adalah sosok yang amanah, paham kondisi di balik dan di depan “meja”-nya, serta mengedepankan kepentingan rakyat, mengukuhkan semangat pengabdian dan pelayanan.

“Ini bisa tercipta jika ada upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparaturnya,” ujar Isran.

Terkait supremasi hukum, Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan penindakan ketika pelanggaran telah terjadi, tetapi juga melakukan pembinaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. “Pembinaan adalah langkah terpenting. Kita malu bahwa negara kita masih menduduki deretan atas dari daftar negara-negara terkorup di dunia,” katanya.

Acara debat publik yang dibuka oleh Solahudin Wahid selaku Ketua Konvensi Rakyat. Selain itu acara ini menghadirkan seluruh peserta konvensi yakni Isran Noor, Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Tony Ardie, Ricky Sutanto, Sofyan Sauri Siregar, dan satu-satunya tokoh perempuan Anni Iwasaki.