REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) yang juga calon presiden dari Konvensi Partai Demokrat, DR Sinyo Harry Sarundajang mengatakan arti politik sering dikonotasikan negatif oleh masyarakat awam, namun politik sesungguhnya mempunyai tujuan sangat mulia dalam pengertian sebenarnya.
Gubernur Sarundajang mengatakan hal itu pada seminar pembinaan warga gereja bertemakan "Peran Gereja dan Sukses Pemilu 2014" di Mokupa, Kabupaten Minahasa (29/3) kata Kabag Humas Pemprov Sulut, Yudisthira Siwu di Manado, Senin.
Seminar tersebut diselenggarakan atas kerjasama Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) dengan Pemerintah Provinsi (Pemporv) Sulut dihadiri sekitar 500 jemaat KGPM dan undangan di daerah tersebut.
Pada kesempatan itu, kata Yudisthira, Gubernur Sarundajang dalam ceramahnya menekankan betapa pentingnya 2014 ini sebagai 'tahun politik', di mana masyarakat Indonesia akan menghadapi pemilu legislatif pada 9 April dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014.
Sarundajang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) memberikan pemahaman tentang arti politik sering kali dikonotasikan negatif oleh masyarakat awam.
Menurut Sarundajang, politik sesungguhnya mempunyai tujuan mulia dalam pengertian sebenarnya, namun memang tidak bisa dipungkiri banyak juga oknum mempraktekkan politik secara kotor.
Karenanya, Sarundajang mengingatkan supaya warga gereja yang terlibat dalam politik praktis seyogyanya membawa misi panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani.
"Terpenting adalah umat Kristen menjadi politisi agar dapat menebarkan 'Kasih' sebagaimana Yesus Kristus ajarkan kepada kita umatnya", ujarnya.
Hadir juga dalam seminar tersebut para calon-calon legislatif warga jemaat KGPM. Seusai ceramah Gubernur Sarundajang, dilanjutkan dengan materi oleh Pnt.
Dra. Jouna Oroh juga Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut mengangkat topik "Pemilu 2014 di Sulawesi Utara".
Seminar tersebut diawali dengan ibadah dipimpin Gbl. Joppie Laloan,STh. Dalam khotbahnya, Laloan mengingatkan jemaat agar sadar bahwasanya gereja adalah bagian dari negara dan karenanya setiap warga gereja memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara.
Sementara itu Ketua Umum Pucuk Pimpinan Majelis Sinode KGPM Gbl. Tedius Batasina, STh dalam sambutan pengantarnya mengutip beberapa pernyataan Ketua Umum PGI Pdt. DR. Andreas Yewanggoe yaitu bahwa warga gereja bukan hanya 'menumpang' di republik Indonesia ini.
"Umat Kristiani di negara ini tidak hanya pelengkap dalam berdemokrasi, namun sebagai penentu, sebab itu sudah saatnya warga gereja bersatu untuk menentukan nasib bangsa kita ke depan, "ungkap Batasina, dikutip Kabag Humas Yudisthira.