REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengemukakan pendamping capres Joko Widodo atau Jokowi harus figur yang mampu membenahi birokrasi pemerintahan dan menegakkan hukum.

"Dua pilar ini sangat penting bagi kelancaran dan kemajuan roda pemerintahan. Birokrasi yang bersih dan hukum yang tegak akan berpengaruh besar pada perkembangan hukum," kata Siti Zuhro di Jakarta, Rabu.

Yang dibutuhkan, kata dia, ada kepastian hukum dan kelancaran proses bisnis dan perdagangan.

Dia mengingatkan saat ini merupakan era baru di mana masyarakat menginginkan perubahan ke arah kemajuan dan berharap hal itu datang dari Jokowi dan juga pendampingnya yang mampu melengkapi apa yang kini dimiliki Jokowi.

Menurut Siti, setiap zaman akan melahirkan para pemimpin dan sebaliknya pemimpin yang hebat dan dicintai rakyat akan muncul di zamannya. "JK telah berbuat banyak di era kepemimpinan SBY-JK 2004-2009," kata Siti.

Siti mencontohkan pemimpin Singapura Lee Kuan Yew dan Mahathir Muhammad dari Malaysia. Kedua tokoh peletak dasar kemajuan Sinagupra dan Malaysia itu, kini menjadi "pandito ratu" dan para pemimpin kedua negara banyak meminta saran dan masukan kepada mereka.
"Posisi kedua tokoh itu masih sangat terhormat sampai saat ini," katanya.

Siti Zuhro juga mengingatkan Jokowi sebagai capres dan juga PDIP sebagai partai pemenang pemilu yang mengusungnya untuk tidak menyia-nyiakan dukungan masyarakat terutama kaum muda yang menjatuhkan pilihan pada PDIP sehingga partai ini menjadi pemenang pemilu 9 April lalu.

"Salah satu yang terpenting adalah bagaimana Jokowi atau PDIP memilih pendamping Jokowi yang tepat, yang memiliki kepemimpinan. Tentunya cawapres yang lebih ideal berpasangan dengan Jokowi, sehingga akan mengurangi golput," kata Siti.

Menurut dia, pendamping Jokowi yang utama harus mampu membenahi birokrasi dan penegakan hukum. "Jika birokrasi bersih dan hukum tegak, roda ekonomi akan berjalan lancar sesuai program," katanya.