REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Eropa memberikan perhatian khusus pada koalisi antara Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang mengusung Joko Widodo dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Kami melihat hal yang mengagumkan dalam demokrasi Indonesia, begitu juga dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam masa sulit, Indonesia masih dapat mempertahankan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia & ASEAN, Olof Skoog di Jakarta, Senin.
Olof Skoog menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan ke DPP Partai NasDem yang ditemui oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Ia mengatakan selama ini kerja sama antara Uni Eropa dan Indonesia terjalin dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan kerja sama kedua negara selanjutnya dapat lebih seimbang.
"Tak hanya Eropa yang berinvestasi, tetapi juga Indonesia. Tak hanya Indonesia yang ekspor ke kita tetapi juga sebaliknya," tuturnya.
Mengenai sosok Jokowi, ia mengaku sangat mengaguminya. "Saya bertemu dengan Jokowi sebagai Gubernur pada November 2013. Saat itu saya kagum dengan kebijakan politik yang diterapkan. Saya kagum dengan cara pendekatan Jokowi terhadap masyarakat," ucapnya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan kunjungan Olof merupakan kunjungan kehormatan yang sebelumnya telah diagendakan sejak dua minggu lalu. Namun karena kesibukan, agenda tersebut akhirnya baru dapat terlaksana.
Dalam pertemuan itu, kata dia, Olof juga mengucapkan selamat kepada Partai NasDem karena mendapatkan tempat di masyarakat dengan hasil impresif saat Pemilu Legislatif.
Hal lain yang menjadi pembicaraan adalah keingintahuan Uni Eropa mengenai koalisi antara NasDem dengan PDIP. "Mereka ingin mengetahui lebih dalam soal kemungkinan Jokowi bisa memimpin Indonesia ke depan," katanya.
Melihat pembicaraan itu menggambarkan potensialnya Indonesia dalam memainkan peran ekonomi dunia. Hal ini mengingat besarnya potensi Indonesia terhadap luasnya geografis, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar.
Uni Eropa yang terdiri atas 28 negara juga ingin melihat kebijakan apa yang akan dijalankan pemerintah selanjutnya. "Apakah hanya akan melanjutkan kebijakan yang sudah dijalankan saat ini atau ada kebijakan-kebijakan baru," kata Surya.
