REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke daerah luar provinsinya, tidak etis. Namun tidak ada larangan atau sanksi terhadapnya karena belum ada aturan yang membatasi kepala daerah untuk urusan tersebut.

Pengamat Otonomi Daerah LIPI, Siti Zuhro mengatakan, UU Pemda memang tidak mengantisipasi adanya kondisi ini. Sebab, asumsinya, orang yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden adalah mereka yang duduk sebagai fungsionaris partai politik (Parpol), bukan di birokrasi.

Menurutnya, sebagai tim revisi UU Pilkada, Pemerintah dan DPR juga punya wacana untuk menutup peluang pejabat birokrasi merupakan kader atau fungsionaris parpol. Rangkap jabatan mengakibatkan kepala daerah tidak fokus dalam prioritas pemerintahan.

“Jokowi harus hati-hati. Sebagai capres dan gubernur DKI Jakarta, ia akan mendapat desakan politik karena ulahnya tersebut, bahkan mengurangi integritasnya. Apalagi potensi serangan dari elite parpol yang bersebrangan dengan PDI Perjuangan,” kata Siti.

Menurut dia, Kemendagri seharusnya melihat persoalan ini secara progresif, bukan hanya mengacu pada aturan. Sebab, wewenangnya sebagai kordinator kepala daerah mewajibkan dia untuk memberi arahan. Kordinasi antara Pemerintah nasional dan daerah harus jalan.

“Kemendagri jangan hanya menjadi pemadam kebakaran,” ujar dia.