REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepada bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai lebih gencar dimunculkan pada Pilpres 2014 ini. Sebaliknya, di Pilpres 2009, isu HAM tak terlalu muncul ke permukaan. Meski saat itu Prabowo juga maju sebagai calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, isu HAM yang dihembuskan untuk menyerang Prabowo pada pemilu 2014 sejatinya bukan hal baru. Tapi isu makin santer muncul saat Prabowo melaju ke bursa pilpres.

"Itu bukan hal baru lagi. Saat Megawati menggandeng Prabowo sebagai cawapres di pemilu 2009, isu HAM untuk mendiskreditkan Prabowo tidak muncul gencar saat itu," ujar Igor, lewat keterangan pers yang diterima ROL.

Menurutnya, pada 2009, sejumlah pihak merasa tak perlu menyerang Prabowo dengan isu HAM karena berada pada kepentingan yang sama, yakni bersama PDI Perjuangan. "Berbeda dengan sekarang, di mana PDIP dan Gerindra mengusung capresnya sendiri dan tidak berkoalisi. Wacana menampilkan kembali isu HAM atas Prabowo jelang pilpres 2014 pun muncul," paparnya. 

Sebelumnya, sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa berupaya menjegal Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Mereka menuding Prabowo terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Prabowo Subianto tidak pantas maju menjadi kandidat presiden 2014 karena memiliki permasalahan hukum dan moral,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, Poengky Indarti, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/5). Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa terdiri atas Imparsial, KontraS, Setara Institute, Human Rights Working Group.