Home >> >>
'Jokowi dan Prabowo Harus Perhitungkan Akbar Tandjung'
Selasa , 13 May 2014, 00:01 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua capres unggulan, Jokowi dan Prabowo, diimbau untuk tidak meremehkan figur Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung. Senior partai berlambang beringin itu dinilai cukup berpengalaman mengelola pemerintahan.

Pengamat politik LIPI, Prof Siti Zuhro, menyatakan dua orang capres ini harus melihat calon pendampingnya, bukan sekadar elektabilitas saat pemilihan, tetapi bagaimana lima tahun pemerintahan berjalan. "Akbar punya kemampuan untuk mendampingi dan memberi nilai tambah baik saat pemilihan maupun ketika pemerintahan berjalan,” kata Siti, di Jakarta, Senin (12/5).

Akbar menurutnya layak diberikan akses menjadi cawapres. Aburizal Bakrie (Ical) dinilainya tidak boleh bersikeras dalam situasi politik saat ini. Dia harus memiliki banyak opsi agar partai Golkar memiliki posisi tawar kuat dalam pembicaraan koalisi. Kuncinya, menurut Siti, ada pada rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Kegiatan ini semestinya segera digelar dan diputuskan beberapa opsi.

Apabila nanti Ical menjadi king maker, Siti mengungkapkan, dua mantan Ketua Umum Golkar yaitu Akbar dan Jusuf Kalla (JK) bersaing ketat untuk dijadikan cawapres. Dari sisi usia dan pengalaman, basis dukungan, rekam jejak dalam politik, Akbar lebih unggul. Akbar dinilainya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup membangun pemerintahan yang baik.

Sementara, Freedom Foundation memperkirakan Akbar Tandjung berada di posisi pertama sebagai cawapres kalau dipasangkan dengan bakal calon presiden PDIP, Joko Widodo. Perkiraan ini berdasarkan kajian yang dilakukan panel ahli yang berjumlah 30 orang, terdiri dari kalangan akedemisi, profesional, dan pejabat publik.

Metode yang digunakan adalah 10 panel ahli akademisi melakukan focus group discussion (FGD) terkait perkiraan koalisi Pilpres 2014 serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya. Kemudian, hasil FGD ditanyakan langsung terhadap 10 kalangan profesional serta 10 dari pejabat publik.

Redaktur : Fernan Rahadi
Reporter : Erdy Nasrul
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar