REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sri Sultan Hamengkubuwono X diminta untuk mundur dari jataban yang diemban saat ini jika memang serius maju dalam pilpres 2014. Tak hanya mundur dari posisi Gubernur DIY, melainkan juga dari sultan.  

"Karena siapa pun yang jadi sultan di Yogyakarta, maka otomatis juga jadi Gubernur DIY," kata pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Jumat (16/5). 

Menurut Yusril, jika Sultan tak mundur, maka akan ada rangkap jabatan. Yaitu, sebagai presiden dan juga Gubernur DIY.

Hal ini, katanya, berbeda ketika Sultan Hamengkubuwono IX menjadi wakil presiden Soeharto pada era Orde Baru lalu. 

"UU Pemda dan UU DIY yang saat ini berlaku melarang adanya rangkap jabatan eksekutif," tegas dia.

Nama Sultan kembali disebut menjadi capres pada pilpres 9 Juli mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun dianggap lebih bersedia untuk memberikan restu jika Sultan yang maju menjadi capres. 

Partai Golkar tempat Sultan bernaung saat ini pun merasa tak keberatan jika Demokrat mau meminangnya sebagai capres.