REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA - Selama ini jajaran pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia) tidak pernah rapat untuk mendukung atau tidak mendukung tentang disebut-sebutnya Ketua KPK Abraham Samad yang akan dicalonkan sebagai wakil presiden dari Jokowi.

''Kami tidak menanggapi tentang dia punya niat atau ditarik oleh Pak Jokowi dan atau Partai pendukungnya menjadi cawapres.  Saya juga tidak mengurusi,''kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia M. Busyro Muqoddas usai bertemu dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Jum'at (16/5).

Busyro berharap agar Jokowi dan partai pendukungnya transparan apabila Abraham Samad benar-benar akan dilamar menjadi cawapres. ''Setelah Pak Abraham Samad disebut-sebut oleh media dan  beberapa kali melakukan pertemuan dengan Jokowi, maka jika Jokowi dan partai pendukungnya ingin menarik Pak Abraham , saran kami mereka harus kirim surat secara resmi yang ditujukan kepada KPK,''tuturnya.

Di samping itu, lanjut dia, Jokowi dan partai pendukungnya datang ke KPK dengan membawa surat resmi yang isinya ingin menarik Pak Abraham Samad selaku Ketua KPK sebagai cawapres.  ''Kalau betul Pak Abraham mau dilamar harus secara resmi. Karena dia sebagai Ketua KPK yang mengucapkan sumpah menjabat sebagai Ketua KPK sampai 2015,''tegas Busyro.

Sampai saat ini, kata Busyro, belum ada surat resmi dari Jokowi maupun partai pendukungnya. Dia berharap Jokowi dan partai pendukungnya mengirim surat secara terbuka dan santunlah.  

Kalau sudah ada surat secara resmi, tentu KPK akan mengadakan rapat untuk memutuskan apakah mengijinkan atau tidak mengijinkan Abraham Samad sebagai cawapres.