REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengisyaratkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya maju dalam pemilu presiden mendatang, bukan ketua umum partai politik tertentu.

Hal tersebut dikatakan Jokowi mengingat dirinya pernah mengatakan ingin koalisi partai yang 'ramping'.

Ia meyakinkan bahwa koalisi tanpa syarat bukanlah suatu eksperimen, tetapi suatu keyakinan karena menurutnya sudah banyak partai yang menyetujuinya.

Pada kesempatan itu, Jokowi memastikan jika dia menjadi presiden, ingin memperkuat sistem presidensial, alih-alih parlemen.

"Yang mau kita perkuat kan sistem presidensial. Jadi misalnya nanti di tengah jalan ada partai koalisi yang tidak setuju akan kebijakan presiden ya tidak apa-apa. Nanti ada reward dan punishment. Kita mau kebijakan yang berpihak pada rakyat," katanya.

Jokowi berjanji bersikap transparan terkait dengan kontrak politik dengan partai politik karena 'koalisi ramping' merupakan idenya.

"Ini ide capres. Nanti saya akan buka PKB minta apa, Nasdem minta apa. Perjanjian kami kan buka, berapa menteri atau cawapres siapa, reward punishment-nya apa. Ada semuanya. Kerja ya begini. Kerja gak serampangan," katanya.