REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak akan terlibat dukungan dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Jika pun diminta taushiyah dan arahan, PBNU hanya akan menyampaikan kriteria.

“Secara pribadi saya punya pilihan. Tetapi tidak etis saya katakan disini. Saya hanya bisa menyampaikan kriteria. Menurut saya, ada tiga kriteria pokok yang harus dimiliki oleh calon pemimpin negeri ini,” kata Wakil Ketua Umum PBNU KH As’ad Said Ali di sela peringatan hari lahir (harlah) NU di gedung PBNU, Jumat (16/5).

Pertama, kata As’ad, calon pemimpin Indonesia harus dekat dengan rakyat.
“Kalau dekat dengan rakyat, maka dia akan tahu aspirasi rakyat,” katanya.

Kedua, calon pemimpin haruslah orang yang benar-benar bersih dan tidak pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu.“Intinya jangan memilih pemimpin yang pernah melukai atau pernah merugikan bangsa,” katanya.

Ketiga, secara lebih khusus As’ad menyebutkan, kriteria calon pemimpin yang direkomendasikan oleh PBNU adalah tokoh yang tidak pernah melakukan kedzaliman kepada warga NU di masa silam.

As’ad juga mengingatkan kaum Nahdliyin untuk tidak larut dalam kampanye negatif yang dilancarkan oleh para tim sukses pemenangan calon presiden, terutama terkait isu agama.

“Sekarang semua orang ingin menjadi pemimpin. Namun cara-cara kampanye yang dilakukan dengan menebar fitnah itu tidak dibenarkan,” katanya.

Terkait kemungkinan menyebarnya suara warga dalam pilpres mendatang karena PBNU tidak secara tegas mengarahkan dukungan kepada salah satu calon, As’ad mengatakan PBNU tidak merasa khawatir.

“PBNU sudah menjelaskan kriteria. Itu sudah cukup. Dan memang pilihan warga Nahdliyin tetap tidak bisa dipaksakan,” pungkasnya.