Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden PKS Anis Matta (tengah), sebelum deklarasi Koalisi Partai Gerindra dan PKS di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5). (foto : Raisan Al Farisi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyepakati koalisi dilakukan oleh keduanya baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen.
Kesepakatan tersebut dimasukkan dalam piagam deklarasi antarkedua partai. Dalam piagam disebutkan, "Koalisi dibentuk di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan (di dalam parlemen)."
Presiden PKS Anis Matta, seusai deklarasi di DPP PKS, Jakarta, Sabtu, mengartikan bahwa koalisi yang dibentuk tersebut baik menang maupun kalah.
"Iya menang atau kalah tetap berkoalisi, baik di pemerintahan maupun oposisi," katanya.
Hari itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan secara resmi dukungannya kepada calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mengusulkan tiga nama kader PKS hasil Pemira untuk calon wakil presiden.
"Ya kami usulkan tiga nama dari kader kita untuk dibahas, Pak Hidayat Nurwahid, saya sendiri dan Pak Ahmad Heryawan," kata Presiden PKS Anis Matta.
Deklarasi koalisi dengan Gerindra tersebut menghadirkan Prabowo Subianto dan dihadiri para pejabat tinggi partai itu.
Ia mengatakan, cawapres yang akan dipilih oleh Prabowo akan dibahas bersama dalam forum koalisi mengingat partai lainnya juga mengusulkan kadernya sebagai cawapres.
"Forum koalisi mungkin sehari dua hari ini," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya nantinya akan menerima keputusan siapapun calon wakil presiden yang layak untuk diajukan. "Siapapun yang layak nanti akan diputuskan," katanya.
Sementara, PAN dalam rapimnas, Rabu (14/5) di Jakarta juga mengumumkan secara resmi dukungannya kepada Prabowo Subianto dan mengusulkan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden-nya.
Nama Hatta saat ini yang paling kuat untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo, Hatta telah mengundurkan diri sebagai Manteri Koordinator Perekonomian.