Home >> >>
Siapapun Presidennya, Reformasi Struktural Harus Dilakukan
Ahad , 18 May 2014, 11:28 WIB
Capres dari PDIP Joko Widodo (tengah) bersalam dengan Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) saat mengunjungi pasar Gembrong di Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (13/5). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siapa pun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia, reformasi struktural merupakan agenda utama yang harus dijalankan. Reformasi struktural ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang mendukung perbaikan perekonomian nasional.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin Juhro mengatakan tujuan reformasi struktural untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Kebijakan ini juga diambil untuk menjaga sistem moneter.

Solikin merinci penguatan kebijakan struktural ini seperti pengelolaan subsidi harga BBM. "Harus ada keberanian untuk mengoreksi besaran subsidi BBM yang dananya bisa dialihkan untuk kue ekonomi lainnya," kata dia, Ahad (18/5).

Saat ini subsidi harga BBM hampir menyentuh angka RP 300 triliun pada APBN 2014. Angka ini jauh lebih besar dari dana investasi Pemerintah maupun anggaran pendidikan. Jika digabung dengan subsidi listrik, total lagu anggaran subsidi di atas Rp 300 triliun.

Penguatan lainnya, kata Solikin, mencakup langkah-langkah strategis di sektor keuangan. Dalam hal ini, kata dia, pendalaman pasar diperlukan dengan menyiapkan instrumen-instrumen keuangan dan perbankan yang mampu menyerap modal masuk.

Jadi, jelas Solikin, investasi yang masuk bisa mendapatkan instrumen investasi berbeda,  yang salama ini tergantung pada portofolio jangka pendek. 

"Dengan begitu dana asing yang masuk ini bisa menetap lama dan bisa digunakan untuk membiayai pembangunan," kata Solikin.

Investasi langsung menjadi alat penting untuk menarik masuknya dana-dana asing ini. Dana tersebut, kata Solikin, pada akhirnya memberikan efek meluas kepada kepentingan publik, yang mendorong bergeraknya perekonomian.

Reformasi struktural lainnya, Solikin menyebut harus dilakukan di sektor riil dan infrastruktur. Penguatan di sektor moneter dan fiskal, menurut dia, harus dibarengi dengan reformasi di bidang ini, riil dan infrastruktur.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami persoalan serius pada infrastruktur, selain emerging markets lainnya. IMF menyarankan Indonesia memperbaiki infrastruktur agar bisa menarik investasi lebih banyak lagi.

 

 

IMF juga memberi resep untuk terus melakukan reformasi struktural untuk mendukung bekerjanya ekonomi secara sehat. Salah satu desakan IMF adalah mengurangi pagu subsidi BBM.

 

 

Namun IMF mengingatkan negara-negara untuk membuat kebijakan kenaikanharga BBM secara hati-hati. Ini melihat kegagalan kenaikan harga BBM yang terjadi di India dan Mesir.

Redaktur : Muhammad Hafil
Reporter : Elba Damhuri
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar