REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam paparan visi dan misi yang diajukan saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke KPU, Senin (19/5) kemarin, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Salah satu prioritasnya adalah melakukan revolusi karakter bangsa.

Revolusi karakter bangsa, menurut Jokowi-JK dilakukan melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional yang mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Juga menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme, dan cint atanah air.

Pasangan ini juga akan mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional. Termasuk penyeragaman UAN dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal dan nasional.

Untuk pendidikan dasar pembobotan dilakukan dengan menekankan 70 persen substansi harus berisi budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Untuk pendidikan tinggi, 60 persen politeknik dan 40 persen sains.

Jokowi-JK berjanji akan memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan ke daerah terpencil. Dengan memberikan tunjangan fungsional, asuransi, dan fasilitas yang memadai.

Pasangan yang diusung PDIP-Nasdem-PKB-Hanura itu akan menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya. Untuk mencapai target tingkat partisipasi 100 persen untuk SD, dan 95 persen untuk tingkat SLTP. Serta subsidi untuk perguruan tinggi negeri.

Untuk mewujudkan revolusi karakter, Jokowi-JK akan mewajibkan aparatur pemerintah untuk menganut 'techno-ideology'. Melalui pendidikan penguasaan teknologi, menurut mereka rakyat harus bangkit dari amnesia sejarah dan amnesia ideologi.