REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mengungkapkan, persoalan yang harus cermat diperhatikan adalah kondisi subsidi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini bisa membenani APBN.
"Kebijakan strategis apa yang akan diambil oleh pemimpin baru Indonesia terhadap subsidi BBM tersebut. Apakah akan menghapus subsidi BBM yang berarti mengalihkan beban kepada rakyat atau mengeluarkan solusi lain," jelas Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria, saat dihubungi, Rabu (21/5).
Pemerintah yang nanti terbentuk harus mampu menjalankan tata kelola dan manajemen gas yang terintegrasi (integrated gas management). Ini meliputi pengelolaan gas secara menyeluruh, termasuk LNG dan gas alam terkompresi.
Persoalan lainnya, bagaimana sikap presiden dan wakil presiden terpilih terhadap keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sikap ini dikaitkan dengan amanah UUD 45, bahwa seluruh cabang-cabang strategis dikuasai oleh negara. Bagaimana juga dengan tantangan peningkatan produksi minyak nasional.
Target lifting minyak dalam 10 tahun pemerintahan terakhir terus merosot. Lifting 870.000 barel yang dipatok dalam APBN 2014 kembali meleset, hanya tercapai kurang dari 820.000 barel. "Akankah presiden dan wapres baru nantinya mampu menggenjot target produksi sejuta barel bisa terlampaui ke depan," ujarnya
Selain itu program ketenagalistrikan masih perlu ditata ulang untuk memperkuat dan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah NKRI. Apalagi peningkatan rasio elektrifikasi tersebut menjadi indikator penting untuk memastikan roda perekonomian rakyat di daerah berjalan baik.
"Target rasio eletrifikasi 100 persen mungkinkah bisa tercapai pada periode pemerintahan yang akan terpilih lewat Pilpres 9 Juli 2014 ini," ujarnya.
Dia menyatakan capres dan cawapres harus mengerti persoalan yang menjadi tantangan di sektor energi dan sumber daya mineral. "Ini harus menjadi bagian visi dan misi presiden-wakil presiden terpilih," jelasnya.
Langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan negara di sektor energi dan sumber daya mineral seharusnya menjadi program kerja prioritas pemerintahan baru. Sektor tersebut merupakan pilar utama pendorong perekonomian nasional, kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.
