REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Politikus muda Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, menilai ancaman pemecatan bagi kader Golkar yang membelot ke pasangan capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Jusuf Kalla (JK) sebagai pernyataan diskriminatif.

Sebelumnya, ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung. “Salah satu platform Partai Golkar itu adalah nondiskriminatif. Karenanya, saya sangat kaget ketika Bang Akbar Tandjung bilang siapa pun kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK harus dipecat, tapi JK sebagai cawapres tidak perlu dipecat,” kata Poempida lewat laman pribadinya, seperti dikutip ROL, Kamis (22/5).

Peompida beranggapan, pernyataan Akbar tersebut tidak sesuai dengan asas nondiskriminatif yang dianut Partai Golkar. Hal itu menurutnya juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam konteks tata kelola kepartaian di Golkar.

Selanjutnya, ia juga menilai pernyataan Akbar mengenai loyalitas di Partai Golkar bakal menjadi sumir. Ini lantaran tafsiran loyalitas sebagai kesetiaan pada kewibawaan partai bisa berbenturan dengan kebijakan seorang ketua umum.

Padahal, kata Poempida lagi, Partai Golkar dalam berbagai sudut pandang AD/ART jelas tidak dapat dipersonifikasi oleh seorang ketua umum. “Namun saya bisa pahami, Bang Akbar mengeluarkan statement seperti itu dalam konteks melegitimasi kebijakan pemecatan yang dikeluarkannya pada 2004 terhadap Pak Fahmi Idris dan kawan-kawan karena mendukung cawapres Jusuf Kalla yang kala itu dicalonkan Partai Demokrat,” ujar pria yang juga menjadi juru bicara JK tersebut.