REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, meyakini mampu mengurangi kesenjangan kaya dan miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dalam kurun 10 tahun terakhir, rasio gini naik menjadi 0,41 persen dari sebelumnya sebesar 0,33 persen.

Cawapres, Hatta Rajasa, yakin mampu menekan jurang antara orang kaya dan miskin dengan menurunkan rasioa gini dari 0,41 menuju 0,31 persen. Caranya dengan meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan IPM dari sekitar 75 mencapai 85.

"Program-program kerakyatan akan dimaksimalkan," jelasnya, di Jakarta, Kamis (22/5).

Meningkatnya harta kekayaan orang kaya tidak seiring sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin di Indonesia. Orang yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Namun demikian, pihaknya dapat menyelesaikan persoalan itu.

"Akses bagi rakyat miskin mendapatkan pekerjaan harus dibuka seluasnya," imbuh Hatta.

Pihaknya juga mengusung program kerakyatan berupa pembangunan ekonomi. Prabowo dan Hatta akan memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, koperasi, dan UMKM. "Ini bisa menjadi solusi meningkatkan pendapatan rakyat miskin," imbuhnya.

Hatta menyatakan perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya juga harus didorong untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil, dan menengah. Pihaknya juga akan memaksimalkan bank khusus petani dan nelayan.

Pasar tradisional juga akan dilindungi dan diperbaiki. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan lebih memaksimalkan fungsi pasar ini agar lebih higienis. Kualitas dagangan pasar akan lebih baik dan masyarakat miskin dapat memanfaatkannya untuk berjual-beli.

Buruh juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hak mereka harus diperjuangkan seperti jaminan kesehatan dan jaminan kerja lainnya. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi beban hidup sehingga penghasilan mereka dapat lebih banyak.

Reforma agraria juga tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai monopoli agraria terjadi. Mereka yang miskin harus diberikan kesempatan untuk memiliki dan mengelola tanah.