REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan pengerahan kekuatan pasukan  pengamanan pada masa pemilihan presiden (Pilpres) akan jauh lebih dari pemilihan legislatif (Pileg). Hal tersebut lantaran TNI menilai potensi konflik yang muncul bisa lebih besar.

"Jika pada Pileg lalu saya sudah menyatakan tidak terjadi sesuatu tetapi ini berbeda pada saat Pilpres," kata Moeldoko saat mengecek kesiapan prajurit di Markas Kodam IV Diponegoro, Semarang, Jumat (23/5).

Moeldoko mengatakan, pada Pilpres ini, peta konflik sudah semakin jelas. Yakni, dengan semakin mengerucutnya dua kubu pendukung pasangan capres-cawapres yang bersaing. Apalagi, masing-masing pendukung memiliki loyalitas yang sangat jelas. "Ini pasti ada gesekan-gesekan," kata Moeldoko.

Saat ditanya bentuk potensi konflik yang terjadi, Moeldoko enggan menjelaskannya secara rinci. Ia hanya menyebutkan bahwa akan ada ketegangan antar kubu yang menyebabkan gesekan. "Setidak-tidaknya (antar kubu) saling melotot matanya," ujar Moeldoko mengibaratkan.

Selain itu, Moeldoko juga tak menjadikan pedoman 19 daerah rawan konflik yang sebelumnya pernah dipetakan TNI sebelum Pileg. Karena, pada saat Pilpres nanti daerah rawan bisa  di mana saja terjadi setiap saat.

Karena itulah, Moeldoko menegaskan TNI akan mengerahkan kekuatan pasukan lebih besar pada masa Pilpres nanti. Sehingga, kemungkinan munculnya konflik bisa diatasi sedini mungkin. "Yang penting kuncinya ada di kesiapan pasukan yang bisa mengatasi keadaan dengan cepat," kata Moeldoko.