REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam visi misinya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyebut akan menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya. Penegakkan hukum itu harus berlaku untuk semua kejahatan. Termasuk juga di dalamnya pelanggaran HAM. 

"Sejauh ini yang kita lihat (kasus pelanggaran HAM), kalau itu dikaitkan dengan yang masa lalu, sebagian besar kan sudah diselesaikan secara hukum," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. 

Prabowo adalah sosok yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM dalam peristiwa Mei 1998. Fadli sudah membantah keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu. Fadli pun menyangkan apabila isu HAM ini hanya didengungkan sebagai alat politis. 

"Mestinya itu tidak menjadi suatu subordinasi politik, yah. Yang sekarang ini sering terjadi masalahnya itu. Jadi hukum itu harus di atas segala-galanya. Itu yang kita perlukan," kata dia.