REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatin dengan kondisi kelangkaan kelistrikan di wilayah Kalimantan yang memerlukan perhatian di kemudian hari agar soal tersebut bisa diatasi.
"Saya sudah mengunjungi Kalimantan Timur dan bertemu dengan gubernur di sana kemudian kini di Banjarmasin bertemu dengan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, keluhan yang muncul selalu yang mencolok soal kelistrikan," kata Jokowi saat berada di Banjarmasin, Minggu.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat acara pertemuan silaturahmi antar koalisi rakyat di hotel Mercure Banjarmasin yang dihadri unsur pimpinan partai Hanura, PKB, Nasdem, dan PDI-P, serta para kader dan relawan pemenangan Jokowi - JK.
Menurut dia, saat berkunjung ke Kalimantan memang memperoleh laporan mengenai berbagai persoalan, tetapi yang menonjol adalah masalah pertambangan batubara, dan tumpang tindih lahan yang bisa memicu konflik sosial.
"Persoalan pertambangan adalah hasil tambang batubara yang melimpah tetapi justru terjadi kelangkaan aliran listrik di wilayah Kalimantan, padahal batubara merupakan bahan bakar untuk PLTU," katanya.
Persoalan tersebut harus didengarkan, dan semua itu sebenarnya hanyalah persoalan kecil dan mudah sekali diatasi jika semua pihak sepakat untuk mengatasinya.
Yang paling gampang adalah tambang batubara sebanyak-banyaknya, kemudian hasil tambang gunakan untuk PLTU dan cukupkan dulu energi listrik Kalimantan, sisanya baru boleh dijual ke daerah lain termasuk ke luar negeri.
"Jangan seperti sekarang hasil tambang yang melimpah tersebut jual dulu ke luar daerah baru sisanya untuk kebutuhan listrik, kalau demikian maka persoalan kelistrikan tidak bakalan teratasi," katanya.
Masalah lain dalam hal pertambangan batubara tersebut yang sering dikeluhkan daerah yakni begitu kecilnya royalti yang dihasilkan daerah dari hasil pertambangan tersebut, atau 13 persen dari hasil tambang, dan 13 persen itupun yang mengocor ke daerah hanyalah tiga persen saja.
Padahal daerah yang terkena dampak dari persoalan pertambangan itu, gimana mampmengatasi dampak jika royalti yang diperoleh hanya tiga persen, dan semua itu harus diperbaiki.
"Tunggu saja lah, setelah tanggal 9 juli nanti, jika kita berhasil semua persoalan daerah di Kalimantan tersebut akan kita atasi," katanya disambut tepuk tangan hadirin termasuk Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dan Bupati Tanah laut Bambang.
