REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Hafidz Muftisany

SAMARINDA --Tanwir Muhammadiyah di Samarinda 2014 menghasilkan maklumat kebangsaan sebagai salah satu putusan resmi. Maklumat itu dikeluarkan sebagai sikap Muhammadiyah menjelang perhelatan pemilu presiden.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau seluruh warga Muhammadiyah agar memegang erat maklumat kebangsaan yang merupakan hasil Tanwir sebagai pedoman dalam pemilu presiden (pilpres).

Din juga mengimbau agar amal usaha Muhammadiyah dan organisasi otonom tidak melampaui kewenangan dengan memberikan dukungan ke salah satu calon presiden.

Din mengatakan, kebebasan yang diberikan kepada warga Muhammadiyah harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Jangan sampai warga Muhammadiyah justru terjebak dalam konflik dan perpecahan karena berbeda pilihan.

"Terlalu mahal jika warga Muhammadiyah tercerai hanya karena beda pilihan," ujarnya dalam penutupan Tanwir Muhammadiyah, di Samarinda, Ahad (25/5). Din percaya, warga Muhammadiyah adalah kaum terdidik dan pemilih cerdas.

Din berpesan, jika sudah memiliki pilihan, warga Muhammadiyah tidak boleh membela secara fanatik dan ekstrem. Menyitir hadis, Din mengungkapkan, jangan terlalu mencintai seseorang karena bisa menjadi lawan di kemudian hari. "Begitu pula sebaliknya," ujar Din.

Din Syamsuddin mengatakan, pilpres adalah gelaran strategis karena menentukan jalannya pemerintahan negara. Muhammadiyah, ungkap Din, menyeru kepada seluruh komponen bangsa agar aktif dan partisipatif.

"Warga yang memiliki hak pilih hendaknya menggunakannya dengan bijak," ujar Din. Lebih jauh, Muhammadiyah mengajak pemilih untuk berani menolak politik uang dan transaksional.

Muhammadiyah juga mengimbau kepada pemerintah dan utamanya KPU untuk bersikap netral, jujur, dan profesional. "Jangan ragu untuk menerapkan sanksi sesuai perundangan yang berlaku," papar Din.

Kepada pasangan capres maupun tim suksesnya, Din menekankan agar bersaing secara kesatria dan mengutamakan akhlak mulia.

Perdebatan dalam tataran program dan visi-misi harus lebih diutamakan daripada kampanye hitam dan praktik politik uang yang mencederai demokrasi.

"Pasangan harus siap menang dan kalah. Harus legowo dan tidak takabur apa pun hasilnya," ungkap Din Syamsuddin mengingatkan.

Khusus kepada warga Muhammadiyah, tanwir memutuskan untuk tidak mendukung salah satu capres. Anggota Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk memilih dengan mempertimbangkan rasionalitas dan spiritualitas.

"Biar lebih mantap, silakan shalat istikharah dulu," ujar pria kelahiran Sumbawa ini. Ia pun mengimbau agar warga Muhammadiyah tetap menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

Din beralasan, sikap ini diambil sebagai peneguhan khitah Muhammadiyah yang diputuskan di Muktamar Makasar 1971.

"Tegas Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik. Politik Muhammadiyah adalah amar ma’ruf nahi munkar, " tuturnya.

Tujuh kriteria

Meski tidak menyatakan mendukung salah satu calon, Muhammadiyah mengeluarkan tujuh kriteria capres sebagai panduan umat menentukan pilihannya.

Pertama, berjiwa religius, taat beribadah, dan berintegritas tinggi. "Sejalan antara mulut dan perilaku," papar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Agung Danarto.

Kedua, harus berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam dan mewujudkan konsep besar Muhammadiyah, "Indonesia Berkemajuan". Agung melanjutkan, kriteria selanjutnya mestilah memiliki karakter kuat sebagai negarawan.

Jika terpilih menjadi presiden, ia harus mementingkan negara daripada parpol dan kroni-kroninya. "Dia juga harus berani menjaga marwah dan kedaulatan nasional dari ancaman dalam dan luar negeri," ungkap Agung.

Kelima, sosok tersebut haruslah tegas dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan aset negara. Langkah tersebut hanya bisa dilakukan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Agung melanjutkan, kriteria keenam adalah berani mengambil keputusan strategis dalam memecahkan masalah krusial bangsa. "Kriteria terakhir memiliki strategi perubahan yang membawa ke kemajuan bangsa," papar Agung.