REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Isu yang mengaitkan latar belakang Prabowo Subianto sebagai mantan militer dengan kemungkinan kepemimpinan yang diktator dianggap sebagai kampanye hitam menjelang pemilihan presiden.

"Itu dilakukan orang yang cerdas tetapi hanya masuk akal bagi orang yang tidak mengetahui UU," kata anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat usai deklarasi relawan "Pasopati" (Prabowo Subianto Pilihan Pasti) di Medan, Senin (26/5).

Menurut Martin, isu yang menyebutkan Prabowo Subianto akan menerapkan kepemimpinan diktator dan mengulang sejarah orde baru merupakan kampanye hitam (black campaign) terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut.

Namun pihaknya menganggap isu dan kampanye hitam tersebut hanya disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengetahui perubahan situasi politik nasional.

Dengan berbagai peraturan yang ada dewasa ini, tidak akan ada lagi orang bisa menjadi presiden di Indonesia lebih dari 10 tahun atau dua periode.

Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan DPR RI yang memiliki peranan yang sangat kuat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja presiden dan jajarannya.

Demikian juga dengan kebebasan pers nasional yang semakin independen dan memiliki kebebasan untuk menjadi kontrol sosial terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan.

"Sekarang DPR lebih kuat. Kebebasan pers juga luar biasa, apapun bebas, tidak seperti dulu," katanya.

Meski menganggap isu tersebut sebagai kampanye hitam terhadap capres yang berpasangan dengan Hatta Rajasa tersebut, tetapi pihaknya tidak akan membalas dengan melakukan tindak serupa.

"(Kampanye hitam) itu bukan karakter kita. Pak Prabowo itu seorang (mantan) militer. Dalam militer, sportivitas itu sangat dijunjung," ujar Martin.