REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang cutinya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mulai pekan depan, wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak ada pesan khusus yang disampaikan gubernur kepada dirinya selama menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur nanti. Ahok juga memastikan tidak ada kebijakan yang dipesankan Jokowi selama ia nonaktif sebagai gubernur pada 1 Juni nanti.

"Engga ada, biasa-biasa aja itu. Pak Jokowi juga cutinya tidak lama,ga sampai 50 hari," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (28/5).

Hanya saja sebelumnya pada Rapat Pimpinan (Rapim) Senin lalu, Jokowi yang memimpin rapim saat itu berpesan untuk mengebut rencana pekerjaan Pemprov yang telah ada sebelumnya, di antaranya termasuk rencana pembuatan taman di setiap RW khususnya di kampung kumuh, taman herbal dan lapangan olahraga di setiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menambahkan, lagi pula dirinya bertugas sebagai PLT Gubernur kurang lebih sekitar 1,5 bulan, sehingga menurutnya tidak begitu banyak kebijakan yang harus ia tangani sendiri. Selain itu, selama bertugas sebagai PLT Gubernur ia juga akan tetap berkoordinasi dengan Jokowi. Untuk mutasi atau pemecatan pegawai, Ahok juga mengaku antara dirinya dan Jokowi sepakat belum akan melakukan penggantian kepala dinas atau mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat.

"Ga ada (pembicaraan soal mutasi), tapi ya kalau emang engga tahan (dengan kinerja pegawai), lapor Mendagri aja biar dia yang mecat," ujar Ahok.

Ahok juga mengatakan menjelang Jokowi nonaktif, tidak ada beban pekerjaan yang bertambah. Hanya saja surat, yang masuk tertuju ke Gubernur yang biasa didisposisikan langsung ke Jokowi, kini semua masuk ke meja PLT Gubernur. Mengantisipasi hal tersebut, Ahok telah memerintahkan bagian administrasi untuk memilah surat yang ditujukan kepada wakil gubernur dan gubernur untuk disatukan.