REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Jokowi-JK wilayah Jawa Barat, Waras Wasisto mengatakan, seluruh tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri akan berupaya memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2014.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).
"Kami bersama APJATI akan mengkoordinir seluruh TKI di seluruh dunia untuk memilih Jokowi-JK," kata Waras di sela-sela acara deklarasi dukungan APJATI untuk Jokowi-JK di Kantor Sekretaris Nasional Jokowi-JK, Jakarta Timur, Kamis (29/5).
Waras mengatakan dirinya telah melakukan audiensi dengan Ketua APJATI, Ayub Basallamah selaku organisasi resmi yang menangani TKI di luar negeri. Berdasarkan keterangan Ayub, APJATI siap mengkoordinir TKI untuk memenangkan Jokowi-JK.
"Pemilih luar negeri sangat menentukan kemenangan pilpres. Kita punya kesamaan visi-misi, selama ini persoalan TKI kompleks, terutama masalah perlindungan dan kesejahteraan, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang komprehensif melalui pemenangan Jokowi-JK," ujarnya.
Waras mengatakan, jika Jokowi-JK terpilih dalam Pilpres 2014 persoalan yang selama ini menimpa TKI tidak boleh terjadi.
Dia menargetkan setidaknya Jokowi-JK akan memperoleh lima hingga enam juta suara dari total tujuh juta TKI di seluruh dunia.
Pihaknya juga telah membuka komunikasi dengan perwakilan TKI di 19 negara untuk misi pemenangan tersebut.
"Nanti tanggal 5 Juni 2014 Jokowi-JK juga akan melakukan 'tele conference' dengan TKI di empat negara antara lain Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi, hal itu akan menjadi salah satu upaya kita," ucapnya.
Lebih jauh dia mengatakan, permasalahan TKI selama ini tidak bisa dibebankan begitu saja kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pimpinan Muhaimin Iskandar, yang juga Ketua Umum PKB, partai pendukung Jokowi-JK.
Menurut dia, permasalahan TKI akan dapat diatasi dengan ketegasan pimpinan negara dalam hal ini presiden.
"Pak Muhaimin sudah maksimal, tetapi dari sisi perlindungan itu tergantung pemimpin negaranya. Mestinya kalau ada persoalan Presiden harus ikut turun tangan, karena fungsi diplomasi harus berjalan," ujarnya.
Pilpres 9 Juli 2014 akan diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.
