REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG-- Koalisi lima partai pengusung calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Nusa Tenggara Timur, akan memperkuat saksi di tempat pemungutan suara (TPS), untuk menghindari kecurangan saat pelaksanaan pemungutan suara 9 Juli 2014.

"Niatan itu kita tempuh dengan bercermin dari hasil pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu yang terdapat banyak kecurangan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur, Alex Ena, di Kupang, Kamis.

Partai Nasdem menjadi salah satu dari lima partai pengusung paket calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, selain PDI Perjuangan, PKB, Hanura dan PKP Indonesia. Dia mengatakan, penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, merupakan pemilu terburuk dalam sejarah perpolitikan Indonesia, karena terjadi banyak kecurangan yang justru dilakukan oleh penyelanggara.

Hal tersebut, menjadi bagian yang disorot Partai Nasdem, sebagai sebuah temuan evaluasi pelaksanaan hajatan demokrasi lima tahunan ini. Dengan pelaksanaan yang penuh dengan kecurangan tersebut, maka akan lahir calon pemimpin dan politisi yang tidak memiliki integritas, untuk membangun komitmen kerakyatan, katanya.

Sejalan dengan itu, calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih itu, berpendapat perlu ada gerakan perubahan sistem dan pola pemilu, agar tidak terbuka peluang melakukan kecurangan, termasuk sejumlah pola politik transaksional.

Mempertimbangkan semangat perubahan itulah, Partai Nasdem berpendapat, akan mengawal pelaksanaan pemilu presiden nanti dengan memperkuat saksi di setiap tempat pemungutan suara di seluruh wilayah provinsi kepulauan ini.

"Kita sudah bicarakan hal ini secara kelembagaan di tingkat koalisi, dan akan dilakukan secara ketat," kata Alex.

Hal senada dikatakan oleh Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Timur, Yucun Lepa, Ketua DPD PKP Indonesia, Yan Mboeik serta ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya. Menurut Yucun, pengawasan yang lemah di TPS, akan sangat mengganggu hasil yang semestinya diperoleh dari pelaksanaan pemilu presiden itu.

"Kita tidak mau hal yang terjadi pada pelaksanaan pemilu legislatif lalu, terulang dalam pemilu presiden ini. Manipulasi suara, bisa terjadi jika tidak ada pengawasan saksi yang ketat," kata Yucun.