REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN-- Tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta mempercayakan urusan saksi dan pengamanan suara di Tempat Pemungutan Suara ke Partai Keadilan Sejahtera.
"Kita fokus pada PKS sebagai saksi," kata Ketua Partai Gerindra Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu usai rapat koordinasi teknis Partai Gerindra Kota Medan di Medan, Sabtu.
Kepercayaan itu merupakan hasil kesepakatan secara nasional dari peserta koalisi pendukung Prabowo-Hatta yang terdiri Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulang Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Di daerah, tinggal menjalankan (kesepakatan itu)," kata caleg DPR RI Terpilih dari Sumatera Utara tersebut.
Menurut Gus Irawan, kepercayaan itu muncul karena pihaknya mengakui secara jujur jika militansi saksi PKS lebih baik karena memiliki sikap disiplin dan disiapkan sejak awal. Bukti militansi dan tingkat disiplin saksi PKS itu dapat terlihat dari fenomena banyaknya peserta Pemilu yang mencari data tentang hasil suara ke saksi parpol tersebut.
"Kalau orang kehilangan atau tidak mendapatkan data, mencarinya ke PKS," katanya.
Kepercayaan kepada PKS untuk mengurusi saksi di TPS tersebut memberikan pengaruh yang positif dalam upaya menjaga hasil suara yang akan diraih pasangan Prabowo-Hatta. "Tinggal bilang, hei ini ada pengawal kita yang sangat solid," kata mantan Dirut PT Bank Sumut itu.
Jika PKS dipercayakan untuk mengurus saksi, parpol peserta koalisi lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda karena saksi hanya satu bagian dari upaya pemenangan. "Tentu banyak hal yang dapat dilakukan (parpol peserta koalisi) untuk merebut hati masyarakat," kata Gus Irawan.
Menurut catatan, pilpres yang akan diselenggarakan pada 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Jokowi-JK yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.
Pasangan berikutnya, Prabowo Subianto-Hatta Radjasa diusung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PBB.
