REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gong menuju pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli sudah dimulai. Secara resmi kedua capres dan cawapres telah memiliki nomor urut masing-masing yang sudah bisa dikampanyekan mulai 4 Juni hingga 5 Juli mendatang.

Kepolisian pun sudah bersiap diri mengamankan pesta demokrasi kedua di tahun ini setelah Pileg 9 April lalu. Polri memastikan, ratusan ribu pasukan yang mereka miliki siap menjaga kondusifitas selama masa Pilpres hingga pelantikan presiden dan wakil presiden baru Indonesia Oktober nanti. 

“Tahapan ini akan menjadi ujian terbesar bangsa ini, karena pemilihan elite akan sangat mempengaruhi konstituen dengan dampak yang besar, jadi kami pun bersiap,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Boy Rafli Amar Ahad (1/6).

Jenderal bintang satu ini mengatakan, demokrasi dan penegakan hukum tak bisa dipisahkan. Hukum sebagai payung, melindungi demokrasi agar tetap berjalan dalam ranah ketertiban.

Untuk itu, selain Polri aktif terlibat dalam menjaga keamanan jelang Pilpres, ia pun berharap ada peran serta masyarakat luas dalam menjaga kondusifitas Negara. “Kesadaran kepada semua pihak agar proses demokrasi tidak ada tindakan-tindakan anarki yang mencoreng nilai demokrasi itu sendiri,” kata Boy. 

Seperti diketahui, kedua pasangan capres dan cawapres baru saja secara resmi mendapatkan nomor urut mereka dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut 2.

Dalam perhelatan penentuan nomor urut ini pun, tak kurang dari 3.850 personel yang Polri kerahkan di Gedung KPU guna mengawal kelancaran acara. Tak hanya itu 972 personel juga dikerahkan selama masa Pilpres untuk mengawal masing-masing pasangan. Satu pasangan mendapat jatah 93 polisi yang terbagi dalam tiga shift.