REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru bicara pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Abdul Karding mengatakan pemerintahan Jokowi-JK akan mengevaluasi sejumlah program bantuan sosial pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Program bantuan langsung tunai (BLT) misalnya, pelan-pelan akan diganti dengan program sosial yang lebih bersifat produktif. "Prinsipnya orang diberi kail, bukan diberi ikan," kata Karding saat dihubungi Republika, Senin (2/6).

Karding menilai sejumlah program sosial pemerintahan SBY banyak tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan program subsidi BBM. Menurut Karding subsidi BBM sebaiknya dialihkan ke program-program bantuan yang bersifat produktif seperti subsidi UKM, bantuan untuk nelayan dan pertanian.

Kemandirian ekonomi menjadi poin penting pemerintahan Jokowi-JK. Karding menyatakan pemerintahan Jokowi-JK akan mendorong peningkatan kualitas produksi dan distribusi masyarakat. Sektor-sektor produksi yang akan menjadi titik berat adalah pertanian, maritim, dan UKM.

Ketua DPP PKB ini menyatakan langkah pertama yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK adalah memperbaiki akses modal bagi pelaku usaha kecil. Selanjutnya mereka akan diberi berbagai keringanan usaha seperti subsidi dan pengurangan pajak.

"UKM kita berikan kemudahan terhadap akses modal perbankan. Subsidi terhadap sektor pertanian dan maritim," ujarnya.

Selama ini, kata Karding, sektor UKM, maritim, dan pertanian belum tergarap secara serius. Padahal potensi ekonomi sektor tersebut sangat besar. Dia mencontohkan produk-produk UKM, pertanian, dan maritim Indonesia belum mampu bersaing di dunia internasional lantaran dikemas dengan baik.