REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk mengundurkan diri jika sudah tidak fokus mengurusi kementeriannya karena terlibat menjadi tim pemenangan capres dan cawapres. SBY juga menyebut ada sepuluh kementerian yang kinerjanya dinilai tidak memuaskan.

Sikap SBY yang menggulirkan isu kinerja menteri ini dinilai hanya pencitraan dan tidak serius. Sebab, apa yang dikatakan sangat kontradiktif dengan dirinya sendiri. SBY dinilai justru menunjukkan inkonsistensi terkait hal ini.

"Kalau SBY konsisten, dia yang harus mengundurkan diri sejak awal. Kalau sekarang dia bilang begitu, namanya apa kalau tidak pencitraan," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi, Rabu (4/6).

Pangi menjelaskan, sebagai Presiden, SBY saat ini juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pertimbangan ditambah menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dalam pemilihan legislatif April lalu. Tetapi di sisi lain, dia meminta menterinya mundur.

Menurut Pangi, dalam sistem presidential, SBY sebagai presiden punya kuasa penuh atas menterinya. Jika kinerja menteri dinilai sudah tidak efektif atau bahkan menghambat, SBY berhak untuk langsung menggantinya tanpa harus mengimbau terlebih dahulu secara terbuka kepada media.

Dikatakan dia, sejak awal pembentukan kabinet, harusnya semua menteri yang diangkat tidak boleh menjabat dalam struktural partai sehingga fokus pada kementerian yang dipimpinnya. "Kalau sekarang memang nggak ada tauladan. Presidennya juga begitu apalagi menterinya," ujarnya.