REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deklarasi Jokowi-JK Pro TKI yang berlangsung  'sengit'. Deklarasi ini diwarnai sindir menyindir antara  politisi PDIP dan PKB padahal mereka satu koalisi mendukung Jokowi-JK.

Dalam pidatonya, Ketua Penggalangan Buruh Dalam dan Luar Negeri untuk Pemenangan Jokowi-JK  Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, ia selalu  disibukkan oleh persoalan menyangkut TKI sepanjang waktu. Sebab masalah TKI itu tidak boleh  diangap enteng.

Menurut data pemerintah, ujar Rieke, data TKI di luar negeri sekitar  tujuh juta. "Data yang diberikan selalu saja sekitar atau kira-kira, tidak pernah ada data yang pasti  sehingga perlindungannya juga cuma sekitar,"ujarnya, Kamis, (5/6).

Kalau perlindungannya juga cuma sekitar, kata Rieke, maka perlindungan kepada TKI ini juga tidak serius. "Saya bilang jangan lagi TKI disebut pahlawan devisa karena yang  dihargai hanya devisanya, bukan orangnya,"katanya.

Mas Jokowi, ujar Rieke, menyatakan, sebaiknya rakyat diprioritaskan bekerja di dalam negeri. Namun bukan berarti WNI tidak boleh kerja di luar negeri. "Dalam pemerintahan yang baru pada era Jokowi nanti, semua undang-undang yang menyangkut buruh akan dikerjakan cepat-cepat. Tidak seperti sekarang yang cenderung lambat, makanya mari pilih nomor dua, Jokowi," kata Rieke.

Perlindungan kepada buruh migran, terang Rieke, harus dipastikan secara menyeluruh. Perlindungan harus dilakukan sejak rekruitmen, pelatihan, pengiriman, hingga pemulangan ke Indonesia, perlindungan jangan setengah-setengah. "Kalau Jokowi menang nanti, revisi undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI harus lebih melindungi TKI. Undang-undang  perlindungan tenaga kerja rumah tangga direvisi agar lebih pro kepada pekerja," ujar Rieke.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Nasional Pemenangan Jokowi-JK, Marwan Ja'far mengaku berang dan tersinggung  mendengar pidato Rieke dalam acara Deklarasi Jokowi-JK Pro TKI. Menurutnya pidato Rieke cenderung menyerang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar karena menyebutkan pemerintah tak serius mengurus TKI.

"Saya tidak rela kalau Ketua Umum PKB dipojokkan seperti itu. Seharusnya pidatonya lebih baik, kita ini kan sudah menjadi koalisi buat Pilpres 9 Juli mendatang,"kata Marwan.