REPUBLIKA.CO.ID, CIBITUNG -- Calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, mengungkapkan pandangannya terkait rencana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memanggil Panglima TNI Moeldoko.  Rencana Bawaslu tak lepas dari beredarnya kabar keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD di Jakarta Pusat, yang diduga menggiring masyarakat agar memilih pasangan Prabowo-Hatta dalam Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014.

"Kalau ada dugaan-dugaan, hal-hal seperti itu, TNI bisa mengklarifikasinya dengan baik.  Dan saya sangat yakin, TNI kita menjaga netralitasnya," ujar mantan menteri koordinator bidang perekonomian itu kepada wartawan saat ditemui selepas melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Bekasi, Sabtu (7/6).

Hatta mengatakan, sejak reformasi 1998 bergulir, TNI merupakan salah satu tentara paling profesional di dunia.  "Dan politiknya lurus ke atas, yaitu politik negara.  Oleh sebab itu, saya tetap meyakini itu," kata Hatta yang diusung Koalisi Merah Putih tersebut. 

Seiring keikutsertaan purnawirawan TNI yakni mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dalam kontestasi pilpres tahun ini, isu keterlibatan TNI aktif dalam politik praktis, terus mengemuka.  Sampai-sampai, beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku memperoleh informasi adanya keterlibatan perwira TNI aktif dalam mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.  

Kemudian baru-baru ini, menyeruak kabar Babinsa di Jakarta Pusat diminta untuk mendata warga sembari mengarahkan agar memilih Prabowo-Hatta.  Sampai kini, Bawaslu masih menindaklanjuti kabar tersebut.  Sebagai gambaran, Babinsa merupakan bagian dari Kodam TNI AD dan di tingkat desa berada di bawah kendali Koramil setempat.