Relawan capres-Cawapres Prabowo-Hatta menunjukan nomer urut di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Ahad (1/6).
REPUBLIKA.CO.ID, CIBITUNG -- Calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, menjelaskan, secara institusi, Partai Demokrat belum menyampaikan pernyataan apa pun perihal dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Hatta. Sikap netral partai berlambang bintang mercy sejalan dengan hasil rapimnas beberapa waktu lalu, masih berlaku.
Namun demikian, Hatta menyebut kader maupun pengurus memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihan. "Di sini saya ingin katakan, sebagian besar, mayoritas, memberikan dukungan kepada kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan," ujar Hatta kepada wartawan saat ditemui selepas melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Bekasi, Sabtu (7/6).
Menurut Hatta, dukungan individu telah diperlihatkan oleh sejumlah kader maupun pengurus kepada Prabowo-Hatta. Misalnya Wakil Ketua Majelis Tinggi PD Marzuki Alie dan Anggota Dewan Pembina PD Pramono Edhie. Marzuki bahkan menjabat sebagai Anggota Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta.
Terkait sikap Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang belum menyatakan sikap secara resmi, Hatta enggan merisaukannya. "Iya, memang begitu. Apanya yang keliru di situ?," kata Hatta berbalik bertanya.
Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Kampanye Idrus Marham menambahkan, memang belum ada pernyataan resmi dari SBY perihal dukungan Demokrat. "Tapi faktanya hari ini, sebagian besar dari kader maupun pengurus PD, mendukung pasangan nomor 1. Terbukti juga dari kader yang menjadi bupati, itu sebagian besar ke kita (Prabowo-Hatta). Bahkan, DPP-nya juga sebagian besar ke kita. Sudah dijelaskan tadi itu," kata Idrus.
Secara keseluruhan, Hatta menyebut kehadiran Demokrat akan memperkuat Koalisi Merah Putih dalam rangka membawa Prabowo-Hatta memenangi Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014. Terlebih, Demokrat juga memiliki akar rumput, pendukung, pengurus serta kemampuan organisasi dan infrastruktur partai yang baik. "Jadi, tentu kami mendapat tenaga tambahan," kata mantan menteri koordinator bidang perekonomian tersebut.