REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi, Kolonel Infanteri Muhammad Affandi meminta masyarakat untuk berani melaporkan jika ada prajurit TNI yang tidak netral pada pemilihan presiden 2014.
"Jika ada (TNI tidak netral) laporan dari masyarakat, maka akan segera kami tindaklanjuti," kata Affandi kepada wartawan di Bandung, Ahad (8/6).
Ia menegaskan sesuai instruksi Panglima Jendral TNI Moeldoko bahwa prajurit TNI untuk bersikap netral pada pemilihan presiden 2014 atau tidak berpihak kepada satu pasangan calon presiden.
Jika terbukti tidak netral, lanjut dia, sanksi yang akan diberikan yaitu pemecatan sebagai prajurit TNI.
"Jika ada yang tidak netral maka hukumannya adalah pemecatan," katanya.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpancing terhadap berbagai isu negatif pada pilpres atau isu yang dituduhkan kepada TNI.
Jika masyarakat mendapatkan isu negatif menimpa anggota TNI, kata dia secepatnya lapor ke markas TNI terdekat seperti Koramil yang merupakan kewilayahan paling dekat dengan masyarakat.
Sebelumnya imbauan kepada masyarakat itu setelah munculnya isu yang dilontarkan Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanudin bahwa ada Bintara Pembina Desa (Babinsa) tidak netral atau memihak kepada satu pasangan calon presiden di wilayah Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinuggal, Kabupaten Sumedang.
Menanggapi isu tersebut Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dedi Kusnadi, dan sejumlah perwira Kodam III/Siliwangi bertindak langsung ke lokasi tugas Babinsa tersebut, Minggu pagi hingga siang.
Berdasarkan hasil investigasi bahwa tuduhan yang disampaikan petinggi PDI Jabar itu tidak benar atau tidak dapat dibuktikan.
Sebelumnya Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi menjamin netralitas TNI pada Pemilu Presiden 2014 mulai dari perwira hingga tamtama di wilayah Jabar dan Banten.
Pangdam menegaskan TNI tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pemilihan.
Pemilu 2014 diikuti dua pasang kandidat, yaitu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Prabowo-Hatta didukung enam partai, Jokowi-JK didukung lima partai.
