REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, nilai kontrak pengadaan logistik pemilu presiden 2014 jauh lebih rendah dibanding pagu anggaran yang diperkirakan sebelumnya dan harga perkiraan sementara (HPS). KPU menghemat Rp 23,9 miliar dari HPS senilai Rp 70.7 miliar.

Sekretaris Jenderal Arif Rahman Hakim mengatakan, total nilai kontrak logistik yang disepakati Rp 46.7 miliar. Meliputi pengadaan surat suara senilai Rp 24.26 miliar. Kemudian tinta senilai Rp 16.3 miliar, formulir senilai Rp 5.2 miliar. Dan produksi template 'Braille' dengan nilai Rp 987.53 juta.

Selisih yang cukup jauh dari pagu anggaran, HPS, dan nilai kontrak menurut Arif karena KPU memperkirakan pilpres diikuti empat pasangan calon.

"Setelah diperoleh peserta Pilpres ada dua pasang, lalu kami menyusun untuk kebutuhan surat suara, formulir, tinta dan sebagainya.  Sehingga dialokasikan anggaran logistik sebesar Rp 70,7 miliar, artinya kami hemat Rp23,9 miliar," kata Arif, Senin (9/6).

Pencetakan surat suara dimulai hari ini hingga 20 Juni 2014. Jumlah surat suara yang dicetak masih mengacu pada daftar pemilih sementara (DPS) Pilpres 2014. Sesuai dengan Surat Keputusan KPU nomor 355 tahun 2014 tentang DPS Pemilu Presiden 2014. Dalam SK tersebut, DPT Pileg 2014 otomatis menjadi DPS Pilpres sebanyak 185.8 juta pemilih.

Pencetakan dikerjakan oleh delapan perusahaan yang terdiri dari 15 paket. Yaknik PT Pura Baru Utama, PT Gramedia, PT Temprina Media G, PT Macanan J.C, PT Temprint, PT Seni Budaya, dan CV Adi Perkasa.

Surat suara akan didistribusikan perusahaan percetakan hingga ke KPU Kabupaten/Kota paling lambat 27 Juni 2014. Selanjutnya, KPU akan menyortir dan mendistribusikan ke TPS mulai 28 Juni hingga 8 Juli 2014.