REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto kembali menjadi sasaran tembak dengan beredarnya dokumen di media sosial. Dokumen itu diduga merupakan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian mantan Danjen Kopassus itu dari ABRI.

Prabowo disebut diberhentikan secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran sebagai prajurit dan perwira ABRI. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta Rajasa Fadli Zon memberikan bantahan. "Sekali lagi Pak Prabowo tidak pernah dipecat. Ini menurut Kepres Nomor 62/ABRI/1998," kata dia di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (9/6).

Dalam Kepres tersebut, Prabowo disebut diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ABRI terhitung mulai November 1998. Direktur Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Habiburokhman menampilkan gambar kepres tersebut dalam jejaring sosial twitter. Fadli memberikan penegasan. "Pak Prabowo menurut Kepres itu diberhentikan dengan hormat, jasa-jasannya diakui, dan juga diberikan pensiun," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Fadli menilai Kepres ini akurat karena merupakan keputusan akhir. Mengenai dokumen yang diduga keputusan DKP, ia meminta institusi TNI melakukan pengusutan. Karena, menurut dia, dokumen DKP itu merupakan rahasia negara. "Jadi kita berharap juga institusi TNI mengusut siapa yang membocorkan dokumen-dokumen, karena itu hanya ada di brankas Panglima ABRI, ketika itu dalam hal ini adalah Pak Wiranto. Jadi itu adalah suatu tindak pidana, membocorkan rahasia negara," ujar dia.

Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Kampanye Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Idrus Marham heran dengan beredarnya dokumen DKP. Ia mempertanyakan persoalan itu tidak pernah muncul ketika Prabowo menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2009. "Kan ini tidak ada masalah semua ini, hanya diada-adakan," kata Idrus.

Dengan munculnya berbagai serangan ini, Idrus justru melihat akan memberikan dampak positif bagi Prabowo. Karena ia menilai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menjadi sasaran. "Saya punya keyakinan dengan cara-cara yang dilakukan seperti itu semakin memperkuat dukungan pada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kalau begitu betul-betul dizalimi," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar itu.