REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempunyai agenda untuk menutup kebocoran anggaran. Keberhasilan dalam menutup kebocoran itu dinilai dapat menjadi investasi dalam melakukan pembangunan.

Prabowo menjawab pertanyaan moderator dalam debat capres-cawapres mengenai agenda untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). "Memang kita rasakan inilah kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja pemerintah yang kurang maksimal, keadilan pada yang kuat, yang kaya," kata dia di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6).

Menurut Prabowo, situasi ini tidak terlepas dari kebocoran kekayaan nasional. Ia mengatakan kebocoran besar terjadi karena masalah sistemik. Sehingga, ia mengatakan, sumber daya yang ada tidak cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan.

Prabowo mengatakan, korupsi di Indonesia terjadi karena pejabat yang berkuasa takut akan masa depannya. Ia mencontohkan adanya kepala daerah dengan gaji sekitar Rp 6-7 juta. Sementara biaya kampanye dalam pemilihan memakan nilai sampai miliaran. "Ini demikian di mana-mana," kata dia.

Karena itu, Prabowo mengatakan, dana APBN dan APBD menjadi sasaran. Untuk mencegah dan mengurangi korupsi ini, menurut dia, kualitas hidup para pejabat negara harus ditingkatkan. Begitu pun dengan pegawai negeri dan juga aparat penegak hukum. Caranya adalah dengan menutupi kebocoran terlebih dahulu. "Karena kalau bicara ingin memperbaiki, itu ujung-ujungnya urusan duit," ujar dia.

Selain itu, Prabowo mengatakan, rekruitmen sumber daya manusia harus dilakukan dengan sistem transparansi. Ia juga mengatakan perlunya penerapan sistem teknologi untuk mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran. "Dengan kurangi kebocoran, kita punya dana untuk memperbaiki kualitas hidup. Baru kita hasilkan pemerintah bersih, bebas korupsi, yang berkinerja tinggi, melayani rakyat, dan melindungi rakyat," kata dia.