REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Debat perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2014 selesai digelar Senin (9/6) malam tadi. Materi pertanyaan yang diajukan kepada kedua pasangan calon dinilai sebagai bagian yang harus segera dievaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan debat berikutnya.

Deputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masyukurdin Hafidz menilai, secara teknis pertanyaan yang dibuat KPU dan disampaikan melalui moderator terlampau panjang dan kurang konkret.

"Pertanyaan yang dibuat oleh KPU terlalu panjang. Penjelasan moderator tidak membuat kedua pasangan calon menjawab dengan tetap, terdapat unsur pertanyaan yang kurang konkret sehingga membuat jawaban melebar," kata Masykurudin, Selasa (10/6).

Contohnya, pertanyaan di sesi pertama tentang visi misi, kedua pasangan calon cenderung menjawab secara konseptual. Sehingga paparan yang disampaikan oleh kedua pasangan calon tidak fokus terhadap topik debat ini. Yakni tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum.

Topik yang dibahas, menurutnya lebih banyak menyangkut persoalan demokrasi. Sementara untuk topik pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum tidak mendapatkan porsi yang banyak. Padahal, dua topik itu secara subtansial jauh lebih penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan memilih siapa pasangan calon yang laik dipilih pada 9 Juli 2014 nanti.